Denpasar IMINews -, 10 September 2024 – Dalam upaya memastikan kesiapan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 yang dijadwalkan pada 27 November mendatang, Komite I DPD RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Bali pada Senin (10/09). Kunjungan ini bertujuan untuk mengecek kesiapan anggaran, persoalan teknis pencalonan, hingga potensi kerawanan keamanan yang dapat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan Pilkada di wilayah tersebut.
Delegasi Komite I DPD RI dipimpin oleh Wakil Ketua Komite I, Prof. Hj. Sylviana Murni, bersama beberapa anggota delegasi lain termasuk Ahmad Bastian SY (Lampung), Cherish Harriette (Sulawesi Utara), Hj. Andi Nirwana S (Sulawesi Tenggara), Evi Apita Maya (Nusa Tenggara Barat), dan sejumlah anggota dari berbagai daerah di Indonesia. Kunjungan ini turut didampingi oleh pejabat KPU dan Bawaslu Provinsi Bali, serta beberapa perangkat daerah lainnya. Dalam sambutannya, Sylviana menyampaikan bahwa fokus utama Komite I adalah memantau kesiapan anggaran yang bersumber dari APBD melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), memastikan proses pencalonan sesuai dengan aturan, serta meminimalisir potensi konflik dan pelanggaran selama masa Pilkada. “Pilkada sering kali dianggap sebagai ajang politik yang boros dan mahal. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh pihak untuk mencari solusi agar proses demokrasi ini lebih efisien tanpa mengorbankan kualitas,” kata Sylviana. Ia juga menyoroti pentingnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk mencegah praktik money politics yang kerap menjadi tantangan dalam setiap Pemilu.
Anggota delegasi lain, M. Nuh, menekankan bahwa peran pemerintah daerah dalam mendukung kesuksesan Pilkada sangat besar. Bali, katanya, dapat menjadi pelopor pengawasan yang lebih efisien melalui optimalisasi peran Bawaslu. “Jika pengawasan dilakukan dengan baik, tidak perlu lagi banyak saksi dari peserta pemilu, sehingga biaya pelaksanaan bisa ditekan,” ujar Nuh.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, menjelaskan bahwa seluruh anggaran untuk penyelenggaraan Pilkada di Bali sudah dialokasikan sepenuhnya, baik untuk KPU, Bawaslu, maupun pihak keamanan seperti TNI dan Polri. “Kami sudah menerima anggaran 100% untuk Pilkada di semua kabupaten/kota di Bali,” ungkap Lidartawan. Ia menargetkan tingkat partisipasi pemilih sebesar 75% serta berupaya mencapai zero sengketa di Pilkada 2024. KPU Bali juga mengusulkan inovasi baru dalam upaya meningkatkan peran perempuan dalam politik dengan menerapkan kebijakan TPS yang sepenuhnya dikelola oleh perempuan. Dari petugas TPS hingga aparat keamanan, semuanya akan didominasi oleh perempuan, dengan tujuan meningkatkan kesadaran publik akan partisipasi perempuan dalam proses demokrasi.
Dalam hal pencalonan, Lidartawan memastikan bahwa hingga saat ini, tidak ada kabupaten atau kota di Bali yang memiliki calon tunggal. Semua calon yang mendaftar telah memenuhi persyaratan administratif sesuai dengan regulasi yang berlaku. “Kami juga tengah melakukan validasi data pemilih, terutama terkait pemilih yang pindah domisili, berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri,” tambahnya. Selain itu, KPU Bali juga menerapkan kebijakan Green Campaign yang bertujuan untuk mengurangi penggunaan sampah plastik selama masa kampanye.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Bali, I Putu Agus Tirta Suguna, menekankan bahwa pengawasan di seluruh wilayah Bali telah disiapkan secara maksimal, termasuk di tingkat kecamatan dan desa. Saat ini, Bali memiliki 12.809 petugas pengawas pemilu yang tersebar di seluruh TPS. “Kami telah memfasilitasi seluruh perangkat pengawas di tingkat kecamatan, dan anggaran yang dialokasikan untuk Bawaslu Bali serta di kabupaten/kota sudah mencukupi,” ungkapnya. Tirta Suguna juga menekankan pentingnya pencegahan terhadap pelanggaran, terutama terkait money politics. Bawaslu berkomitmen memperkuat proses pembuktian dan penindakan pelanggaran politik uang, dengan regulasi yang lebih tegas. “Politik uang adalah salah satu tantangan terbesar yang dihadapi dalam setiap pemilu. Kami akan memastikan regulasi yang lebih jelas dan tegas dalam proses pembuktian pelanggaran,” tegasnya.
Selain itu, Bawaslu juga telah mengintensifkan sosialisasi kepada masyarakat agar dapat berperan sebagai pengawas partisipatif, dengan melibatkan publik dalam mengawasi jalannya Pilkada. Sentra Gakkumdu sebagai lembaga penegak hukum dalam Pemilu juga diperkuat untuk menyelesaikan berbagai potensi sengketa pemilu yang mungkin terjadi. Walaupun KPU menargetkan tidak ada sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK), Bawaslu tetap menyiapkan segala bentuk antisipasi dan pengawasan, termasuk untuk sengketa yang mungkin muncul di MK.
Kunjungan kerja yang berlangsung selama dua jam ini menghasilkan komitmen bersama dari semua pihak, baik dari DPD RI, KPU, maupun Bawaslu Bali, untuk mewujudkan Pilkada Serentak 2024 yang jujur, adil, aman, dan tertib. Semua pihak berharap agar kepala daerah yang terpilih melalui Pilkada ini mampu membawa kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat Bali. “Kami akan memastikan Pilkada 2024 berjalan lancar dan sesuai dengan prinsip demokrasi. Diharapkan dengan sosialisasi yang masif dan pengawasan yang ketat, Bali bisa menjadi contoh sukses penyelenggaraan Pilkada yang efisien, aman, dan bebas konflik,” ujar Sylviana menutup kunjungan tersebut.
(Red/TS)
#DenpasarIMINews
#PilkadaSerentak2024
#KunjunganKerjaDPDRI
#PilkadaBali2024
#KesiapanPilkada
#PengawasanPilkada
#KomiteIDPDRI
#BawasluBali
#KPUBali
#PilkadaAman
