Sidang Pewarganegaraan ini dilaksanakan oleh Tim Evaluasi Pewarganegaraan yang melibatkan berbagai unsur, termasuk Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Rahendro Jati, Kepala Bidang Pelayanan Hukum, I Wayan Redana, serta perwakilan dari Divisi Imigrasi, Polda Bali, Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Bali, dan Dinas Kependudukan.
Dalam sidang ini, tim melakukan verifikasi terhadap 15 pemohon, dengan dua di antaranya mengajukan kewarganegaraan melalui pasal 8 (naturalisasi murni) dan 13 orang lainnya melalui pasal 3A (anak berkewarganegaraan ganda). Verifikasi meliputi ketaatan membayar pajak, pemenuhan dokumentasi keimigrasian, kepatuhan hukum, pencatatan kependudukan, serta wawancara untuk menilai latar belakang, motivasi, kemampuan bahasa Indonesia, dan pengetahuan tentang Pancasila serta lagu kebangsaan.
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Rahendro Jati, menekankan pentingnya memastikan bahwa setiap pemohon memenuhi semua persyaratan dan memiliki komitmen kuat untuk menjadi bagian dari Indonesia. “Kami ingin memastikan bahwa mereka siap untuk menjadi warga negara Indonesia yang baik,” ujarnya.
Pemohon kewarganegaraan berasal dari berbagai negara, termasuk Inggris, Jepang, Jerman, Tionghoa, Taiwan, Australia, dan Belanda. Kepala Kanwil Kemenkumham Bali, Pramella Yunidar Pasaribu, mengungkapkan komitmen pihaknya untuk memberikan pelayanan terbaik dan memastikan integrasi yang baik bagi calon warga negara baru. “Kami menyambut baik kehadiran mereka dan berharap mereka dapat berkontribusi dalam membangun Indonesia yang lebih maju,” tutup Pramella.
(Red/LN)
