Badung, IMINEWSI.ID – Pada, hari Rabu tanggal 18 September 2024. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM RI yang bersinergi dengan Kantor Wilayah Kemenkumham Bali mengadakan kegiatan Diskusi Publik Kajian Kewarganegaraan yang diadakan di di The Trans Resort Bali.
Tujuan disediakannya diskusi publik yang membawa tema “Redesain Politik Kewarganegaraan Mewujudkan SDM Unggul dan Penguatan Perekonomian Indonesia” ialah untuk membahas variasi topik yang beragam dan isu-isu yang sedang hangat serta guna mewadahi segala bentuk aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan terkait penyusunan kebijakan pemerintah terkait kewarganegaraan.
Dalam kesempatan tersebut, Direktur Jenderal AHU, Cahyo R. Muzhar mengatakan kegiatan tersebut menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi terkait pelayanan dan kemudahan bagi diaspora Indonesia.
Di satu sisi, pembahasan juga akan merambah kepada rencana perpanjangan dari Peraturan Pemerintah Nomor 21 yang berfokus pada kelonggaran waktu untuk anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran yang memiliki keterbatasan waktu atau bahkan telah melewati batas waktu yang telah ditentukan untuk memilih kembali menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) atau memilih Warga Negara Indonesia (WNI), yang dimana mereka pada awalnya terlahir dengan memiliki status Kewarganegaraan yang berjumlah dua atau dengan istilah Dwi Kewarganegaraan.
Terkait dengan peraturan atau regulasi Diaspora Indonesia yang saat ini tengah dalam masa rancangan dan pertimbangan , terdapat upaya untuk dilanjutkan pada masa Pemerintahan Prabowo. Diskusi publik ini pun secara umum telah mendapat izin dan restu dari Menteri Hukum dan HAM RI, yang kedepannya akan diharapkan bisa terlahir upaya keberlanjutan di masa pemerintahan baru.
Disamping itu, Pramella Yunidar Pasaribu selaku Kakanwil Kemenkumham Bali memberikan ucapan terima kasih mendalam atas pemilihan wilayah Bali sebagai tempat pelaksanakan Diskusi Publik yang menggunakan isu kewarganegaraan yang relevan dengan kondisi di Bali sebagai pembahasan pokok.
“Hal itu menjadi penting, karena Kewarganegaraan merupakan hal yang sangat mendasar bagi setiap orang diperoleh sejak lahir dan NKRI sejak tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas status Kewarganegaraan,” kata Kakanwil Pramella.
Perlu diingat oleh masyarakat bahwa hubungan timbal balik antara Warga Negara dan Negaranya lahir akibat dari status Kewarganegaraan yang pada akhirnya perlindungan bagi Warga Negara merupakan bentuk tugas wajib bagi Negara, baik itu dari sisi kebijakan maupun sistem pelaksanaan di lapangan.
“Kegiatan ini berdiskusi dan menuangkan gagasan serta ide pemikiran dan menyerap aspirasi masukan dari berbagai pihak, khususnya stakeholder di Bali sebagai Redesain Politik Kewarganegaraan untuk mewujudkan SDM Unggul dan Penguatan Perekonomian di Indonesia. Semoga keindahan dan suasana Bali dapat memberikan energi dan inspirasi positif bagi penyusun kebijakan Politik Kewarganegaraan dan bermanfaat bagi semua kalangan,” tutupnya.
(Red/PW)
- #DiskusiKewarganegaraan
- #KemenkumhamBali
- #SDMUnggul
- #PolitikKewarganegaraan
- #PerekonomianIndonesia
- #AspirasiMasyarakat
- #DwiKewarganegaraan
- #KebijakanKewarganegaraan
- #BaliSebagaiInspirasi
- #PelayananKewarganegaraan
