Jakarta, Iminews.id – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI), Muhammad Ageng Dendy Setiawan, secara resmi menyatakan dukungan terhadap wacana pembentukan Zaken Kabinet oleh Presiden Republik Indonesia terpilih periode 2024-2029, Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto. Menurutnya, rencana ini merupakan langkah yang tepat dalam menjawab tantangan bangsa di berbagai sektor, termasuk masalah pangan, energi, ekonomi, dan geopolitik.
Dukungan tersebut disampaikan Dendy pada Selasa, 17 September 2024, dan mendapat perhatian luas karena Zaken Kabinet dikenal sebagai kabinet yang diisi oleh para ahli yang berkompeten di bidang masing-masing, tanpa memandang afiliasi politik. Dendy menyebutkan bahwa konsep ini ideal di tengah tantangan besar yang dihadapi Indonesia.
“Langkah ini sangat perlu didukung penuh, karena ketika kabinet diisi oleh para ahli, diharapkan bisa menjadi jawaban atas berbagai persoalan yang akan dihadapi oleh bangsa Indonesia. Sederhananya, jika sektor pangan diurus oleh ahli pangan, sektor ekonomi oleh ahli ekonomi, energi oleh ahli energi, dan seterusnya, maka kita bisa menekan jumlah kemiskinan, kelaparan, dan masalah sosial lainnya,” ujar Dendy.
Menurut Dendy, Zaken Kabinet juga menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa visi dan misi Presiden terpilih dapat direalisasikan dengan efektif. Dengan menempatkan para ahli di pos-pos strategis, Dendy meyakini bahwa roda pemerintahan akan berjalan lebih efisien dan mengurangi potensi malfungsi di dalam kabinet. “Kepemimpinan yang baru dapat berjalan secara maksimal dan tidak ada malfungsi, karena setiap sektor dikelola oleh individu yang benar-benar memahami isu-isu yang dihadapi oleh bangsa Indonesia,” tambahnya.
Namun, Dendy juga mengingatkan bahwa mewujudkan Zaken Kabinet bukanlah hal yang mudah. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapinya adalah keinginan partai-partai yang tergabung dalam koalisi pemerintahan untuk menempatkan kader-kadernya di posisi menteri. Oleh karena itu, menurut Dendy, partai-partai koalisi harus dapat mengedepankan kader-kader yang profesional dan berintegritas, bukan hanya karena posisi atau jabatan tinggi di partai politik.
“Partai-partai yang tergabung dalam koalisi harus bisa menugaskan kader-kadernya yang profesional dan berintegritas. Jangan hanya karena mereka memiliki jabatan tinggi di partai, lantas otomatis mendapatkan posisi menteri. Bahkan jika perlu, mengambil profesional di luar partai politik juga bisa menjadi opsi yang baik. Ini semua dilakukan demi mewujudkan Zaken Kabinet yang ideal,” tegasnya.
Dendy juga menambahkan bahwa perlu adanya tim pengawasan di lingkungan kepresidenan untuk memantau kinerja menteri-menteri yang bertugas, serta memastikan bahwa loyalitas dan konsistensi program tetap berjalan sesuai visi presiden. “Perlu dibentuk tim di kepresidenan yang bisa mengontrol kinerja para menteri dan melaporkannya langsung ke presiden. Dengan demikian, presiden dapat memantau loyalitas dan kesesuaian program dengan visi yang telah ditetapkan,” lanjut Dendy.
Lebih jauh, Sekjen GMNI ini juga menyarankan agar pemerintahan baru mempelajari sejarah Zaken Kabinet yang pernah diterapkan di Indonesia, sehingga pelajaran dari masa lalu dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan kinerja kabinet. Ia menekankan bahwa pemerintah perlu memahami apa yang berjalan baik di masa lalu untuk dilanjutkan, dan belajar dari hambatan yang pernah terjadi agar Zaken Kabinet bisa benar-benar membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia.
“Pemerintahan selanjutnya harus mempelajari sejarah Zaken Kabinet yang pernah diterapkan di Indonesia. Dengan begitu, yang baik bisa dilanjutkan atau disempurnakan, dan hambatan-hambatan yang pernah terjadi bisa dijadikan pelajaran agar Zaken Kabinet ini dapat benar-benar memajukan dan mensejahterakan rakyat Indonesia,” pungkas Dendy.
(Red/GP)
#PrabowoSubianto #ZakenKabinet #GMNI #KabinetAhli #PolitikIndonesia #Profesionalisme #Pemerintahan2024 #MasyarakatSejahtera #KolaborasiPartaiPolitik
